Connect with us

POLITIK

Nafa Urbach Penuhi Panggilan Bawaslu Kabupaten Magelang

Published

on

Nafa Urbach yang memiliki nama lengkap Nafa Indria Urbach, adalah seorang penyanyi asal Indonesia.

Gerindranews.com, Magelang – Calon anggota DPR RI dari Partai Nasdem Nafa Urbach memenuhi panggilan Bawaslu Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (14/11/2018) untuk diklarifikasi dugaan pelanggaran larangan kampanye.

Nafa yang datang didampingi kuasa hukum dari DPP Partai Nasdem dan tim kampanye Nafa Urbach diklarifikasi sekitar satu jam atas dugaan pelanggaran larangan kampanye yang terjadi pada 27 Oktober 2018.

BACA JUGA : Zack Lee Dukung Keputusan Nafa Urbach Jadi Caleg

Ketua Bawaslu Magelang MH. Habib Shaleh menuturkan sebelumnya Bawaslu sudah lebih dulu memanggil Nafa namun tidak bisa hadir sehingga pemeriksaan ditunda.

Menurut dia, Bawaslu sudah memeriksa sejumlah saksi mulai tim kampanye nasional, pelaksana kampanye, Satgas BPBD Kabupaten Magelang, hingga perangkat desa dan warga yang melihat langsung dugaan pelanggaran kampanye.

Habib mengungkapkan proses pemeriksaan Nafa berjalan lancar dan semua pertanyaan yang diajukan komisioner Bawaslu dijawab. Nafa juga mengaku menjawab pertanyaan Bawaslu tanpa tekanan.

“Klarifikasi atas Nafa Urbach ini sangat penting untuk melengkapi kajian Bawaslu atas kasus dugaan pelanggaran larangan kampanye berupa penggunaan mobil tangki air BPBD Kabupaten Magelang nomor polisi AA 9537 HB (plat merah) untuk kampanye. Keterangan Nafa ini melengkapi kepingan informasi yang digali Bawaslu,” katanya.

Kepada Bawaslu, Nafa mengaku tidak tahu menahu atas pelanggaran penggunaan mobil tangki tersebut. Ia baru tahu setelah kasus ini viral di media.

Ia mengatakan bahwa seluruh perencanaan program kampanye, persiapan kampanye hingga pelaksanaan rangkaian kampanye di lapangan diurus oleh tim kampanye.

Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Magelang Fauzan Rofiqun mengatakan hasil klarifikasi Nafa ini akan menjadi bahan pembahasan kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang terdiri atas Bawaslu Kabupaten Magelang, penyidik Polres Magelang, dan Kejaksaan Negeri Mungkid.

Fauzan menjelaskan pihaknya serius mengkaji kasus dugaan pelanggaran kampanye Nafa Urbach dan tim kampanyenya.

Ia menegaskan bahwa mobil plat merah tidak boleh digunakan untuk kegiatan kampanye sesuai ketentuan UU 7 tahun 2017.

Menurut dia penggunaan mobil dinas untuk kegiatan kampanye melanggar Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7 tahun 2017.

Selain itu, juga pasal 69 ayat 1 huruf h PKPU 33 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, terutama perihal larangan dalam kampanye serta aturan pemasangan APK dan penyebaran bahan kampan. (her)

POLITIK

Ahok Bakal Pimpin BUMN Strategis, Ini Kata Sandiaga

Published

on

Mantan Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno.

Gerindranews.com, Yogyakarta – Mantan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno berharap masyarakat ikut mendukung apabila mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok telah resmi dipilih sebagai pemimpin baru di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Setelah (Ahok) terpilih, kita sudah wajib (mendukung) karena BUMN itu milik rakyat, milik bangsa dan negara, jadi patut didukung,” kata Sandiaga seusai mengisi acara Seminar dan Diskusi bertajuk “Jihad Ekonomi melalui Pengembangan UMKM” di Yogyakarta, Kamis (14/11/2019).

Masyarakat, menurut dia, patut mendukung pimpinan baru BUMN untuk mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 yang memberikan amanat bahwa pengelolaan ekonomi negara dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Sandiaga yakin Menteri BUMN Erick Thohir sebagai pengambil kebijakan memastikan bahwa jajaran pimpinan BUMN baik komisaris maupun direksi yang dipilih sesuai dengan prinsip “the right man on the right place” (orang yang benar ada di tempat yang benar).

“Mungkin Pak Ahok memiliki kekuatan di bidang pertambangan karena beliau sarjana pertambangan, yang dicari tentu kecocokannya kepada ‘the right man on the right place’,” kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Meski demikian, Sandiaga meminta masyarakat tak perlu buru-buru mengomentari dan berspekulasi terlebih dahulu mengenai rencana penunjukan Ahok sebagai bos di salah satu perusahaan pelat merah oleh Menteri BUMN.

“Kita menunggu saja hasil akhirnya, jangan kita ‘judge’ (hakimi) dulu, jangan langsung memberikan komentar. Kita tunggu dulu apa yang menjadi pertimbangan Pak Erick untuk disampaikan kepada publik,” kata dia.

Kementerian BUMN memastikan Ahok akan memimpin salah satu BUMN sebagai direktur utama atau komisaris. Keputusan mengenai BUMN yang bakal dipimpin mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut akan disampaikan dalam waktu dekat.

Meski demikian, kabar berembus Ahok direkomendasikan menjabat posisi Komisaris PT Pertamina atau PT PLN (Persero). (lhk)

Continue Reading

POLITIK

Soal Ahok, Demokrat : Pengangkatan Pejabat Harus Miliki Integritas

Published

on

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan.

Gerindranews.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menilai pengangkatan pejabat publik, termasuk pimpinan BUMN, harus memperhatikan berbagai aspek, seperti integritas dan sikap (behavior) orang tersebut.

Hal itu dikatakannya terkait dengan polemik rencana pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi pimpinan BUMN.

“Dalam mengangkat pejabat pemerintah, banyak kriteria yang harus diperhatikan, seperti masalah integritas dan behavior. Ini memang wewenang eksekutif namun banyak hal yang harus dipertimbangkan,” kata Syarief di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Ia mengatakan bahwa pemilihan pejabat negara harus benar-benar selektif, sama hal dengan rencana KPU yang akan membuat aturan mantan napi kasus korupsi dilarang ikut kontestasi pilkada.

Menurut dia, pemilihan pejabat negara, seperti pimpinan BUMN, tidak boleh hanya karena pertimbangan pendukung atau salah satu partai politik tertentu.

“Ketika bicara kepentingan negara dan bangsa, banyak faktor yang harus dipertimbangkan,” ujarnya.

Syarief mengatakan bahwa sikap partainya belum pada tahap menolak atau menerima apabila Ahok menjadi pimpinan BUMN. Namun, yang pasti untuk memilih pejabat publik banyak faktor yang menjadi pertimbangan.

Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Rabu (12/11/2019) pagi, mendatangi Kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir.

Usai bertemu Erick, Basuki yang akrab disapa Ahok ini mengungkapkan bahwa pertemuan selama 1,5 jam membicarakan soal perusahaan BUMN.

“Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja,” ujar Ahok.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya akan secepatnya menetapkan posisi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok atau paling lambat awal Desember 2019. (ibl)

Continue Reading

POLITIK

Akademisi Sebut Surya Paloh Terapkan Strategi Politik “Test The Water”

Published

on

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.

Gerindranews.com, Kupang – Akademisi dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Mikhael Raja Muda Bataona mengatakan, Partai NasDem dan Surya Paloh sedang mempraktikkan strategi politik test the water atau mengetes psikologi dan reaksi publik tentang siapa yang layak diterima menjadi calon presiden (capres) 2024.

“Surya Paloh sedang menguji reaksi publik lewat pertemuan dengan Anies Baswedan, dan puncaknya adalah saat mereka mengundang Anies di acara pembukaan kongres yang biasanya dihadiri Presiden dan para ketua partai,” kata Mikhael Bataona di Kupang, Kamis (14/11/2019).

Dia mengemukakan hal itu terkait nama Anies Baswedan yang tidak disebutkan dalam Kongres Partai NasDem untuk menjadi calon presiden pada 2024.

Kongres Partai NasDem telah berakhir, dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dicalonkan untuk menjadi Capres 2024, bukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut dia, walaupun Kongres Partai NasDem tidak menyebutkan nama Anies, tetapi dengan memberi panggung kepada Gubernur DKI itu, sesungguhnya Surya Paloh dan NasDem sedang mempromosikan Anies yang masuk dalam daftar mereka untuk 2024.

“Jadi ini murni test the water atau mengetes psikologi dan reaksi publik. Jika persepsi itu baik, maka mereka akan lanjut dengan hipotesis ini,” katanya.

Tetapi jika di tengah jalan Anies dipersepsikan secara buruk dan tidak disukai basis konsituen NasDem, maka akan dievaluasi, kata pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Unwira itu.

“Sehingga, menurut saya, ini hanya sebuah cara NasDem mencari tahu reaksi apa yang akan diperoleh ketika mereka memberi panggung ke Anies,” katanya.

Dia menambahkan, NasDem bisa saja mengatakan ‘go to hell’ atau persetan dengan persepsi atau pandangan masyarakat yang buruk terhadap Anies.

Tapi harus dipahami bahwa partai politik bernapas dari persepsi publik.

“Jadi saya kira, setelah beberapa bulan ke depan hal ini akan dievaluasi,” kata Bataona yang juga pengajar investigative news dan jurnalisme konflik pada Fisip Unwira Kupang itu. (ber)

Continue Reading

Trending

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Management :
Karjodihardjo Media

Penanggung Jawab :
Budi Purnomo Karjodihardjo

Jaringan Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Alamat Redaksi :
Plaza Bukit Nirwana No. 1, Bogor Nirwana Residence (BNR) Jl. Dreded, Pahlawan - Bogor Selatan 16132

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Media ini merupakan anggota jaringan media siber Indonesia Raya Media Center (IRMC) yang dikelola secara profesional oleh sejumlah wartawan senior yang memiliki cita-cita besar untuk mendukung Indonesia Raya yang lebih baik, melalui jalur media dan komunikasi.
Media siber yang termasuk dalam jaringan media siber Indonesia Raya Media Center (IRMC), antara lain :
Indonesiaraya.co.id (dari Acehraya.com s/d Papuaraya.com)
Adilmakmur.co.id
Pandubangsa.com
Liputan2.com
Mediaemakemak.com
Gerindranews.com


Indonesia Raya Media Center (IRMC) siap bekerja sama dan bermitra dengan strategic partner yang ingin mengembangkan jaringan media siber Indonesia Raya Media Center (IRMC) baik sebagai investor atau sebagai partner. Hubungi : hellobudipurnomo@gmail.com

Semoga Indonesia Raya menjadi negeri yang adil dan makmur.