Connect with us

HUKUM

KPK Geledah Kantor Bupati Bengkalis Terkait Pengembangan Kasus

Published

on

Penggeledahan yang dilakukan di kantor Bupati Bengkalis, Provinsi Riau merupakan pengembangan terkait kasus korupsi proyek jalan di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Gerindranews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa penggeledahan yang dilakukan di kantor Bupati Bengkalis, Provinsi Riau, Amril Mukminin pada Rabu merupakan pengembangan terkait kasus korupsi proyek jalan di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

“Kami sedang melakukan pengembangan untuk sebuah penyidikan yang terjadi di Bengkalis, yaitu salah satu proyek jalan di sana,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Selain kantor Bupati Bengkalis, KPK pada Rabu juga menggeledah dua lokasi lainnya, yakni pendopo atau rumah dinas Bupati Bengkalis dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

“Dari penggeledahan itu kami amankan sejumlah dokumen-dokumen penganggaran terkait dengan proyek jalan,” ucap Febri.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction Hobby Siregar (HOS) dan Sekretaris Daerah Kota Dumai Provinsi Riau nonaktif M Nasir (MNS) sebagai tersangka kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015.

KPK telah menetapkan dua tersangka itu pada 11 Agustus 2017.

M Nasir yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis 2013-2015 dan Hobby Siregar diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negata atau perekonomian negara dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Riau Tahun Anggaran 2013-2015.

Keduanya melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. (ben)

HUKUM

Wapres Ma’ruf : Pengembalian Dana Jemaah First Travel Harus Adil

Published

on

Wakil Presiden RI periode 2019-2024, KH. Ma’ruf Amin.

Gerindranews.com, Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan aset First Travel yang berupa dana calon jemaah umrah dan haji harus dikembalikan secara adil kepada masyarakat korban penipuan dari terdakwa pasangan suami-istri Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan.

“Itu kan dananya jemaah, karena itu ketika asetnya (First Travel) disita ya harus dikembalikan ke jemaah. Nanti kita serahkan kepada pihak otorita, mereka punya mekanisme sendiri, caranya yang adil, yang penting itu prinsipnya adil,” kata Wapres Ma’ruf Amin di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Terkait mekanisme dan penghitungan pengembalian dana tersebut, Wapres mengatakan bisa dihitung dari data yang dimiliki PT First Travel terkait jumlah pendaftar umrah dan haji.

Wapres juga berharap proses peradilan dapat membuat hak calon jemaah umrah dan haji dapat dikembalikan kepada masing-masing orang.

”Dari jumlah dana yang dikumpulkan oleh First Travel itu, berapa persen besar masing-masing itu, kalau dihitung dari dana yang terkumpul berapa persen per orang, dana yang terkumpul berapa banyak, ya tinggal berapa persen dari dana yang terkumpul dari masing-masing itu,” katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan dalam Surat Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 bahwa barang bukti kasus penipuan oleh PT First Travel harus dikembalikan ke kas negara.

Total barang sitaan kasus First Travel tercatat sebanyak 820 item, yang 529 di antaranya merupakan aset bernilai ekonomis termasuk uang senilai Rp1,537 miliar.

Jaksa Agung Prasetyo sebelumnya juga mengatakan barang bukti dalam kasus penipuan oleh PT First Travel itu bukanlah milik negara, melainkan milik para jemaah yang telah menyetorkan uang untuk ibadah umrah dan haji.

Sementara Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan hak calon jemaah korban penipuan First Travel harus dikembalikan ke masing-masing orang, baik secara tunai maupun dengan diberangkatkan ibadah umrah atau haji. (fra)

Continue Reading

HUKUM

Komisi II akan Revisi UU Tentang Kepemiluan

Published

on

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia.

Gerindranews.com, Jakarta – Komisi II DPR RI akan merevisi Undang-Undang tentang Kepemiluan seperti UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Jadi apa yang disampaikan KPU, Bawaslu, dan DKPP akan menjadi bagian masukan dan koreksi ketika kita memulai proses revisi dan penyempurnaan UU tentang Kepemiluan. Itu kesimpulan rapat hari ini,” kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Ahmad Doli mengatakan hal itu usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Dia mengatakan rencana strategis ke depan tentang kepemiluan tidak akan ada relevansinya kalau tidak ada perubahan yang mendasar seperti perubahan UU.

Menurut dia, Komisi II DPR akan mengkaji dahulu secara menyeluruh dan komprehensif terkait apa eksesnya dari pelaksanaan pemilu dan pilkada lalu baru dilakukan revisi UU Kepemiluan.

“Bila memungkinkan mungkin bisa jadi ada alternatif, kita jadikan satu rezim yaitu rezim pemilu saja. Jadi rezim pemilu yang terdiri dari Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pilkada,” ujarnya.

Doli yang merupakan politikus Partai Golkar mengatakan, revisi UU Pilkada, tidak diperuntukan untuk aturan hukum Pilkada 2020 karena prosesnya sudah berjalan sehingga tidak memungkinkan menggunakan aturan baru.

Selain itu, menurut dia, untuk revisi UU Pilkada belum menemukan materi yang sangat substansial dilakukan perubahan sehingga pelaksanaan Pilkada 2020 menggunakan payung hukum UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

“Lalu kalau misalnya nanti kita buka tanpa ada kesepakatan atau kesepahaman dari para ‘stakeholder’, materi-materinya apa saja, takutnya nanti waktunya cukup lama nanti bisa mengganggu tahapan yang sudah berjalan,” katanya.

Doli menjelaskan, proses revisi UU tentang Kepemiluan akan diawali dengan rapat internal Komisi II DPR sebelum masa reses, untuk membicarakan agenda di masa sidang berikutnya yaitu di bulan Januari 2020.

Dia berharap awal Januari 2020 dilakukan pembentukan Panja tentang Pemilu sehingga proses revisi UU tentang Kepemiluan sudah bisa berjalan. (ibl)

Continue Reading

HUKUM

Pascabom Medan, Kapolri : 74 Terduga Teroris Ditangkap

Published

on

Kapolri Jenderal Polisi, Idham Aziz.

Gerindranews.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Idham Aziz mengatakan institusinya telah menangkap 74 terduga teroris setelah peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Markas Polres Medan, Sumatera Utara, pada 13 November 2019.

“Dalam pengungkapan kasus bom bunuh diri di Polres Medan, selain mengungkap identitas pelaku bom bunuh diri dalam 8 hari pasca peristiwa tersebut, Polri juga berhasil menangkap 74 orang tersangka jaringan teror di 10 wilayah,” kata Idham dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Dia menjelaskan 74 orang tersebut terdiri dari 30 orang di Sumatera Utara, 11 orang di Jawa Barat, 5 orang di Pekanbaru Riau, 5 orang di Banten, 4 orang di Kalimantan Timur, 3 orang di DKI Jakarta, 2 orang di Aceh, 2 di Jawa Timur, dan 1 orang di Sulawesi Selatan.

Menurut dia, Tim Densus 88 Anti-teror terus bergerak untuk menangkap terduga teroris lainnya.

“Berdasarkan kasus penyerangan Jenderal (Purn) Wiranto dan kasus bom bunuh diri di Poltabes Medan para pelaku merupakan kelompok atau yang biasa disebut JAD,” ujarnya.

Idham menyatakan teror kasus penyerangan kepada mantan Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang dan kasus bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara dilakukan kelompok yang sama yaitu anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan mereka terpapar terorisme melalui media sosial.

Para pelaku menurut dia, memiliki tujuan menyerang pemerintah dan aparat kepolisian karena dianggap sebagai thougut.

RDP tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry, sementara itu Idham Aziz didampingi Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmonto, Kabarhakam Komjen Firli, Kadiv Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal dan ada juga 34 Kapolda. (ibl)

Continue Reading

Trending

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Management :
Karjodihardjo Media

Penanggung Jawab :
Budi Purnomo Karjodihardjo

Jaringan Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Alamat Redaksi :
Plaza Bukit Nirwana No. 1, Bogor Nirwana Residence (BNR) Jl. Dreded, Pahlawan - Bogor Selatan 16132

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Media ini merupakan anggota jaringan media siber Indonesia Raya Media Center (IRMC) yang dikelola secara profesional oleh sejumlah wartawan senior yang memiliki cita-cita besar untuk mendukung Indonesia Raya yang lebih baik, melalui jalur media dan komunikasi.
Media siber yang termasuk dalam jaringan media siber Indonesia Raya Media Center (IRMC), antara lain :
Indonesiaraya.co.id (dari Acehraya.com s/d Papuaraya.com)
Adilmakmur.co.id
Pandubangsa.com
Liputan2.com
Mediaemakemak.com
Gerindranews.com


Indonesia Raya Media Center (IRMC) siap bekerja sama dan bermitra dengan strategic partner yang ingin mengembangkan jaringan media siber Indonesia Raya Media Center (IRMC) baik sebagai investor atau sebagai partner. Hubungi : hellobudipurnomo@gmail.com

Semoga Indonesia Raya menjadi negeri yang adil dan makmur.