Connect with us

HUKUM

WP KPK Minta Presiden Segera Bentuk TGPF Ungkap Kasus Novel

Published

on

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

Gerindranews.com, Jakarta – Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Presiden Joko Widodo mengambil alih pengungkapan kasus Novel Baswedan jika tim gabungan bentukan Kapolri tidak berhasil mengungkap pelaku penyerangan penyidik KPK tersebut.

“Jika tim ini juga tidak berhasil mengungkap pelakunya agar Presiden mengambil alih pengungkapan kasus Novel Baswedan dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang bersifat independen serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap di Jakarta, Senin (8/7/2019).

Hal tersebut, kata Yudi, sebagai bentuk realisasi janji sekaligus komitmen Presiden terhadap pemberantasan korupsi.

Ia menyatakan berbagai tokoh antikorupsi dan elemen masyarakat juga telah menyerukan agar dibentuk TGPF langsung di bawah Presiden.

“Terbukti setelah berjalan hampir dua tahun pasca percobaan pembunuhan penyidik KPK Novel Baswedan pelakunya belum terungkap. Kemudian, Kepala Kepolisian Republik Indonesia membentuk Tim Pencari Fakta (Tim Satgas Polri) pada 8 Januari 2019,” ucap Yudi.

Namun, lanjut dia, sampai Minggu (7/7/2019) atau bertepatan dengan selesainya tugas dari tim bentukan Kapolri untuk mencari pihak yang bertanggung jawab atas pelaku lapangan maupun pelaku intelektual atas kasus tersebut masih gelap.

“Sampai hari ini masih belum ada pihak yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Hal ini tentu membuat publik bertanya-tanya mengapa dan apa yang menyebabkan kasus Novel Baswedan tidak kunjung terungkap,” tuturnya.

Menurut dia, kasus Novel tersebut harusnya terus dipandang bukan menjadi kasus individu Novel tetapi merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari penyerangan dan teror terhadap KPK.

“Pembiaran penyerangan dan teror terhadap pegawai, struktural maupun pimpinan KPK menjadi “angin segar” bagi berbagai pihak untuk melakukan penyerangan lanjutan terhadap KPK,” kata Yudi.

Oleh karena itu, kata dia, WP KPK sebagai representasi pegawai KPK memandang ketidakseriusan pengungkapan kasus Novel merupakan cerminan komitmen yang lemah terhadap pemberantasan korupsi.

Untuk diketahui, dalam surat tugas Kapolri bernomor Sgas/3/I/HUK.6.6./2019 yang dikeluarkan pada 8 Januari 2019, kepolisian dalam tim gabungan bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kekerasan yang terjadi kepada Novel Baswedan.

Surat tugas tersebut berlaku selama enam bulan mulai 8 Januari 2019 sampai 7 Juli 2019. (bfd)

HUKUM

KPU Harapkan Revisi UU Tidak Mepet Menjelang Pemilu

Published

on

Ketua KPU RI, Arief Budiman.

Gerindranews.com, Surabaya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengharapkan adanya revisi undang-undang tidak diselesaikan mepet menjelang Pemilihan Umum karena merepotkan penyelenggara.

“Pengalaman selama ini, UU Pemilu seringkali diubah setiap menjelang pemilu. Ini tentu merepotkan penyelenggara,” ujar Ketua KPU RI Arief Budiman ditemui usai seminar nasional Kepemiluan Tahun 2019 bertajuk “Evaluasi Pemilu Serentak 2019” di Universitas Airlangga Surabaya, Rabu (6/11/2019).

Ia bercerita, saat Pemilu 2014 revisi undang-undang selesai dua bulan sebelum tahapan dimulai, kemudian pada Pemilu 2019 baru selesai sehari sebelum tahapan dimulai.

Arief Budiman menjelaskan, prosedur setelah revisi UU diselesaikan maka penyelenggara masih harus menindaklanjutinya dengan membuat Peraturan KPU sehingga butuh waktu yang tidak sebentar.

Selain merepotkan penyelenggara, kata dia, mepetnya pengesahan revisi undang-undang tentang pemilu juga menyulitkan peserta karena regulasi yang dibuat otomatis membuat peserta pemilu tidak memiliki banyak waktu.

“Peserta pemilu menerimanya dalam waktu singkat, kemudian menyosialisasikan ke konstituennya juga dalam waktu tidak lama,” ucapnya.

Menurut mantan komisioner KPU Jatim tersebut, idealnya keputusan revisi UU harus selesai dua tahun sebelum tahapan dimulai.

“Kalau Pemilu 2024 maka 2021 harus selesai atau artinya masih ada waktu tiga tahun. Biasanya, tahapan Pemilu berlangsung 22-24 bulan sehingga satu tahun bisa dilakukan sosialisasi dan dua tahun melaksanakan tahapan,” tuturnya.

Sementara itu, harapan KPU RI tersebut sudah disampaikan ke pemerintah (eksekutif) dan DPR (legislatif) saat rapat dengar pendapat beberapa hari lalu, bahwa jika memang ada revisi maka diharapkan tahun 2021 harus selesai.

“Jangan sampai menjelang tahapan mulai baru selesai karena merepotkan semuanya,” ujar alumni FISIP Unair Surabaya tersebut. (ibl)

Continue Reading

DIGITAL

Menkominfo : Percepatan RUU PDP Upaya Dukung Kedaulatan Data

Published

on

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate.

Gerindranews.com, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate mengatakan percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) adalah upaya mendukung kedaulatan data.

“Makanya kami mau percepat RUU PDP. Begitu RUU-nya selesai, semua persoalan yang kita persoalkan akan diselesaikan di RUU itu,” ujar Johnny di Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Menurut Johnny, kekhawatiran tentang kedaulatan data bisa diselesaikan meski tanpa melihat dan mengkoreksi satu-satu pasal, kalimat, maupun ayat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) atau undang-undang lainnya.

Sebelumnya, PP 71/2019 yang merupakan pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 menimbulkan nada sumbang dari banyak pihak, termasuk beberapa dari Komisi I DPR RI.

Penyebabnya adalah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengizinkan pengelolaan, pemrosesan, dan atau penyimpanan sistem elektronik dan data elektronik di luar Indonesia. Dalam rangka perlindungan data pribadi WNI dan menjaga ketahanan nasional, Komisi I DPR RI mendesak Kemkominfo untuk menyosialisasikan kebijakan PP 71/ 2019 tentang PSTE.

Johnny mengatakan kalau Presiden Joko Widodo tidak bermaksud menghilangkan kedaulatan data dengan mengeluarkan peraturan tersebut.

“Pak Joko Widodo punya komitmen yang kuat dan memberikan penugasan secara khusus terkait dengan kedaulatan data. Jadi komitmen Presiden soal kedaulatan data, ya, itu serius,” kata Johnny.

Oleh karena itu, Kemkominfo menjadikan kedaulatan data sebagai prioritas pembicaraan dengan Komisi I DPR RI pada hari ini.

Dan ia melihat, ada sinergi dan semangat yang sama antara DPR RI dengan Pemerintah untuk menyelesaikan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Menkominfo menegaskan meski diwakili Kemkominfo, pemerintah hanya ada satu, yaitu Presiden.

“Karena Presiden memutuskan seperti itu, maka Kemkominfo melaksanakannya. Tidak ada yang mendua di situ,” kata Johnny. (abd)

Continue Reading

HUKUM

Presiden Belum Putuskan soal Penerbitan Perppu KPK

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Gerindranews.com, Jakarta – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebutkan, hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum memutuskan mengeluarkan Perppu atau tidak mengeluarkan Perppu KPK.

“Jadi, berita yang menyatakan presiden menolak mengeluarkan Perppu itu kurang tepat. Presiden menyatakan belum perlu mengeluarkan Perppu KPK,” kata Mahfud, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Mahfud mengaku sebelum pembentukan kabinet, dirinya sudah menyampaikan kepada Presiden Jokowi terkait perlunya Perppu KPK.

Menurut dia, ada tiga alternatif merevisi UU KPK yang telah disahkan oleh DPR, yakni melalui legislatif review, judicial review dan menerbitkan Perppu KPK.

“Kita mendukung Perppu. Tapi kan ada juga kelompok lain menyatakan tidak perlu Perppu karena tidak ada situasi yang darurat. Nah semua masukan itu disampaikan ke presiden dan presiden sekarang sudah memutuskan belum diperlukan Perppu karena sudah ada judicial review. Kalau ada judicial review kok ditimpa dengan Oerppu, menurut presiden ya dan kita harus hargai pendapat presiden, menurut presiden rasanya ya kok etika bernegaranya kurang, orang sedang JR lalu kita timpa Perppu,” jelas Mahfud.

Presiden Jokowi meminta agar UU KPK itu diuji dulu di Mahkamah Konstitusi dan akan mempelajari putusan MK itu, apakah memuaskan atau tidak.

“Benar atau tidak, nanti kita evaluasi lagi. kalau perlu Perppu ya kita lihat. kan benar kan? kan masih ada uji materi sekarang. terus mau ditimpa. menurut presiden kurang etis,” tuturnya.

Mahfud mengatakan, dirinya tidak bisa memaksakan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK.

“Kita sudah menyatakan pendapat pada waktu itu. Nah sekarang sudah menjadi menteri masa mau menantang itu. Kan sejak awal, sejak sebelum menjadi menteri pun saya katakan itu wewenang presiden, tapi kita mendukung Perppu. Kalau sudah wewenang kemudian tidak dipilih itu sebagai kebijakan, kan itu wewenang penuh presiden,” ucap Mahfud.

Pembentukan dewan pengawas KPK sendiri, kata dia, hingga saat ini belum terbentuk dan ditargetkan pada 18 Desember 2019 sudah terbentuk berdasarkan UU KPK. (sya)

Continue Reading

Trending

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Management :
Karjodihardjo Media

Penanggung Jawab :
Budi Purnomo Karjodihardjo

Jaringan Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Alamat Redaksi :
Plaza Bukit Nirwana No. 1, Bogor Nirwana Residence (BNR) Jl. Dreded, Pahlawan - Bogor Selatan 16132

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Media ini merupakan anggota jaringan media siber Indonesia Raya Media Center (IRMC) yang dikelola secara profesional oleh sejumlah wartawan senior yang memiliki cita-cita besar untuk mendukung Indonesia Raya yang lebih baik, melalui jalur media dan komunikasi.
Media siber yang termasuk dalam jaringan media siber Indonesia Raya Media Center (IRMC), antara lain :
Indonesiaraya.co.id (dari Acehraya.com s/d Papuaraya.com)
Adilmakmur.co.id
Pandubangsa.com
Liputan2.com
Mediaemakemak.com
Gerindranews.com


Indonesia Raya Media Center (IRMC) siap bekerja sama dan bermitra dengan strategic partner yang ingin mengembangkan jaringan media siber Indonesia Raya Media Center (IRMC) baik sebagai investor atau sebagai partner. Hubungi : hellobudipurnomo@gmail.com

Semoga Indonesia Raya menjadi negeri yang adil dan makmur.