Connect with us

FINANSIAL

Kemendagri : Desa Hantu Tidak Mendapat Alokasi Dana Desa Sejak 2017

Published

on

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan.

Gerindranews.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bantuan alokasi dana desa (ADD) kepada desa ‘hantu’ sudah berhenti sejak 2017.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan kepada wartawan usai rapat kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rabu (6/11/2019).

“Kami sudah konfirmasi dengan Bupati, itu tidak digelontorkan kepada empat desa tadi dan ditahan sejak tahun 2017,” ujar Nata di Kompleks Parlemen Republik Indonesia Senayan Jakarta.

Adapun pembentukan desa ‘hantu’ diketahui ada melalui pendaftaran yang disampaikan dalam Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2012 tentang pendefinitifan desa-desa di Konawe, Sulawesi Tenggara. “Sementara usul (pembentukan desa) itu sudah ada disampaikan melalui Perda itu tahun 2011,” ujar Nata.

Adapun persetujuan Kemendagri tentang desa ‘hantu’ tersebut didasarkan pertimbangan pendaftarannya melalui Perda dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pasal 116 UU Desa mengatakan bahwa desa yang ada sebelum UU Nomor 6 tahun 2014 berlaku, tetap diakui sebagai desa. “Kami dari Kementerian Dalam Negeri pikir, masa sudah ditetapkan dalam Perda kemudian kami tolak? Kan tidak mungkin,” kata Nata.

Dalam perjalanannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengaduan dari masyarakat tentang tidak adanya pelayanan masyarakat di desa hantu tersebut.

“KPK menyampaikan kepada kami. Ketika itu disampaikan oleh pimpinan KPK, ada 56 desa fiktif. Lalu kami verifikasi melalui data maupun observasi on the spot di lapangan,” ujar Nata.

Adapun Kemendagri telah menerjunkan tim ke provinsi Sulawesi Tenggara pada 15-17 Oktober 2019 untuk mengecek keberadaan desa hantu tersebut.
​​

​​Nata mengatakan kalau tim observasi Kemendagri telah berkomunikasi dengan Bupati Konawe untuk menanyakan keberadaan desa hantu tersebut. “Setelah kami verifikasi yang dinyatakan fiktif sebenarnya ada empat,” kata Nata.

Adapun nama-nama ke empat desa hantu tersebut ialah desa Larehoma di Kecamatan Anggaberi, desa Wiau di Kecamatan Routa, desa Arombu Utama di Kecamatan Latoma serta desa Napooha di Kecamatan Latoma.

Mengapa bisa ada desa hantu? Nata mengatakan karena adanya Peraturan Daerah, yang sebenarnya tidak menetapkan desa-desa tersebut.

“Disinyalir Perda tersebut ada kekeliruan,” ujar dia.

Nata menambahkan nomor dan tanggal yang sama sudah pernah diusulkan melalui Perda tersebut, tapi bukan untuk pemekaran desa. (abd)

FINANSIAL

Pemerintah Selidiki Dugaan Desa “Siluman”

Published

on

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi/Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman.

Gerindranews.com, Jakarta – Pemerintah tengah menyelidiki kabar dugaan desa fiktif atau “siluman” yang terkait pemberian dana desa.

“Kami tim komunikasi kepresidenan juga tengah mengumpulkan informasi-informasi tentang apa yang berkembang. Ada yang mengatakan dari 70.400 desa itu, ada dana yang tidak sampai atau ada desa yang tidak ada,” kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi/Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, di ruang media komplek Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (7/11/2019).

Keterangan yang dikumpulkan akan diteruskan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk ditindaklanjuti.

Menurut Fadjroel, laporan dari beberapa kementerian yakni Kementerian Keuangan, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjelaskan dugaan desa fiktif tersebut. “Kami kumpulkan data, apakah nyata ada di lapangan,” ujar Fadjroel menjelaskan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kemunculan desa-desa baru sebagai imbas adanya kucuran dana desa.

Sri Mulyani di depan anggota Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019), mengungkapkan ada laporan banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.

“Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer ajeg dari APBN sehingga sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya, hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa),” ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara untuk menangani dugaan kasus korupsi dana desa fiktif.

Perkara yang ditangani tersebut adalah dugaan tindak pidana korupsi membentuk atau mendefinitifkan desa-desa yang tidak sesuai prosedur dengan menggunakan dokumen yang tidak sah.

Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, hal itu diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah atas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola beberapa desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018.

Dalam perkara tersebut, diduga ada 34 desa yang bermasalah; tiga desa di antaranya fiktif, sedangkan 31 desa lainnya ada akan tetapi surat keputusan pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur. (bay)

Continue Reading

FINANSIAL

Kemendagri Laporkan Desa “Hantu” ke Polda Sultra

Published

on

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan.

Gerindranews.com, Jakarta – Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Nata Irawan mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah melaporkan kasus desa “hantu” ke Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. “Kami menunggu hasil investigasi dari Polda dan Polres. Nanti mereka akan menyampaikan informasi, dari sana kami akan mengambil keputusan apakah dicabut keberadaan desa tersebut,” ujar Nata di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Ditemui usai rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Nata menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak berspekulasi dan menuduh sebelum dikeluarkannya keputusan dari Kemendagri.

“Nanti tunggulah arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, apa yang menjadi arahannya akan menjadi keputusan pemerintah,” ucap Nata.

Ia menambahkan kalau Kementerian Dalam Negeri siap mengundang Pers untuk menyampaikan ketika keputusan sudah ditetapkan.

“Jadi maksud saya jangan juga terlalu cepat kita mengatakan kalau desa itu begini-begitu,” ujarnya menegaskan.

Nata mengungkapkan kalau sinyal keberadaan desa itu sudah tercium sejak dua bulan lalu sewaktu rapat pimpinan antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketika itu disampaikan oleh pimpinan KPK, ada pengaduan 56 desa tidak melakukan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami langsung bergerak untuk menindaklanjuti pada 15-17 Oktober, tim kami dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, turun ke Sulawesi Tenggara bersama aparat pemerintah provinsi masuk juga langsung ke Kabupaten,” ujar dia.

Nata mengungkapkan kalau timnya telah berdialog dengan Bupati Konawe dan menanyakan keberadaan desa hantu tersebut.

Setelah diverifikasi data 56 desa tersebut, ternyata yang fiktif ada empat, yaitu desa Larehoma di Kecamatan Anggaberi, desa Wiau di Kecamatan Routa, desa Arombu Utama di Kecamatan Latoma serta desa Napooha di Kecamatan Latoma. (abd)

Continue Reading

FINANSIAL

Sri Mulyani Merasa Terhormat Kembali Menjadi Menteri Keuangan

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (22/10/2019).

Gerindranews.com, Jakarta – Sri Mulyani Indrawati mengaku dirinya merasa terhormat ditunjuk kembali sebagai Menteri Keuangan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Buat saya ini adalah suatu kehormatan untuk bisa ikut mendukung dan membantu bapak presiden dan wakil presiden untuk mewujudkan cita-citanya,” kata Sri Mulyani di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Sri Mulyani mengaku ditunjuk lagi sebagai menteri keuangan. Ia sebelumnya pernah berada di posisi yang sama pada periode 2005-2010 di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan selanjutnya 2016-2019 juga sebagai menteri keuangan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi.

“Beliau (Presiden Jokowi) meminta khusus untuk saya boleh menyampaikan posisinya,” ujar Sri Mulyani menambahkan.

Untuk kebijakan di bidang keuangan pada periode selanjutnya, Sri Mulyani mengaku tetap terbuka atas dinamika yang terjadi.

“Saya rasa kita tetap terbuka terhadap dinamika yang ada, tidak ada kebijakan yang sifatnya adalah statis, jadi kita harus terus melihat dinamika dari kondisi ekoonmi, unsur dari resource, sumber daya yang kita miliki dan apa-apa yang perlu ditingkatkan,” ungkap Sri Mulyani.

Dalam pertemuan sekitar 1,5 jam dengan Presiden Jokowi tersebut, Sri Mulyani mengaku banyak berdiskusi mengenai sasaran ekonomi pemerintahan 2019-2024.

“Kita terus bekerja menciptakan lapangan kerja jadi bagaimana terus mendorong perekonomian kita agar mampu meningkatkan kualitas penciptaan kesempatan kerja dan juga dari sisi usaha kecil menengah, yang ingin didorong melalui kebijakan dan tentu saja dari sisi makro ekonomi, current account deficit dan trade deficit, jadi ketahanan ekonomi kita dalam negeri terus ditingkatkan, meningkatkan supply chain, membangun investasi serta kebijakan lain yang bisa mendorong penciptaan lapangan kerja dan mendorong UMKM,” tutur Sri Mulyani menjelaskan.

Sasaran lainnya adalah eksekusi anggaran dengan baik di tingkat kementerian lembaga atau daerah.

“Cita-cita bapak presiden untuk membangun Indonesia dengan sumber daya manusia yang semakin baik dengan birokrasi yang efisien bersih dari korupsi dan juga sisi kemampuan ekonomi kita tumbuh dan berkualitas secara inklusif jadi bagaimana kita betul-betul mendorong program-program peningkatan kualitas SDM karena itu adalah kunci,” tambah Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyuani, juga berharap supaya koordinasi antara kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter dan keuangan bisa terus ditingkatkan. (dln)

Continue Reading

Trending

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Management :
Karjodihardjo Media

Penanggung Jawab :
Budi Purnomo Karjodihardjo

Jaringan Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Alamat Redaksi :
Plaza Bukit Nirwana No. 1, Bogor Nirwana Residence (BNR) Jl. Dreded, Pahlawan - Bogor Selatan 16132

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Media ini merupakan anggota jaringan media siber Indonesia Raya Media Center (IRMC) yang dikelola secara profesional oleh sejumlah wartawan senior yang memiliki cita-cita besar untuk mendukung Indonesia Raya yang lebih baik, melalui jalur media dan komunikasi.
Media siber yang termasuk dalam jaringan media siber Indonesia Raya Media Center (IRMC), antara lain :
Indonesiaraya.co.id (dari Acehraya.com s/d Papuaraya.com)
Adilmakmur.co.id
Pandubangsa.com
Liputan2.com
Mediaemakemak.com
Gerindranews.com


Indonesia Raya Media Center (IRMC) siap bekerja sama dan bermitra dengan strategic partner yang ingin mengembangkan jaringan media siber Indonesia Raya Media Center (IRMC) baik sebagai investor atau sebagai partner. Hubungi : hellobudipurnomo@gmail.com

Semoga Indonesia Raya menjadi negeri yang adil dan makmur.