Connect with us

POLITIK

Anggota DPR Sebut Wakil Panglima TNI Tak Munculkan Dualisme

Published

on

Anggota Komisi I DPR RI, Willy Aditya.

Gerindranews.com, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Willy Aditya menyebutkan, dihidupkannya kembali jabatan Wakil Panglima TNI melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak akan memunculkan dualisme kepemimpinan di tubuh TNI.

“Saya kira tidak. Kan presiden tetap panglima tertinggi TNI. Peran wakil pun bisa diatur dalam Perpres yang dikeluarkan agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan. Saya kira bisa bagi tugas nanti,” kata Willy, di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Menurut dia, adanya jabatan Wakil Panglima TNI merupakan jalan keluar dari permasalahan banyak para perwira nonjob di tubuh TNI saat ini.

“Sepanjang tidak bertentangan dengan UU, saya kira tidak masalah. Saya kira Presiden sebagai panglima tertinggi punya pertimbangan dan kearifan yang sudah dipertimbangkan masak-masak dalam menyikapi situasi ini,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem ini.

Willy mengatakan, keberadaan Wakil Panglima TNI tidak bisa dilihat dari seberapa besar urgensinya.

“Ini kan seperti diskresi dari seorang pejabat politik. Ketika menghadapi situasi atau kondisi yang tidak biasa, dia mengambil keputusan yang dipandang perlu sebagai jalan keluar dari sebuah permasalahan,” tutur Willy.

Permasalahan dalam kasus ini, tambah dia, adalah banyaknya perwira yang nonjob.

“Banyaknya perwira nonjob ini kan sayang. Potensi sumber daya menjadi sia-sia. Saya kira di sinilah poin dari kebijakan yang diambil oleh Presiden. Toh ini payung hukumnya perpres. Artinya jika kondisinya sudah berubah, kebijakannya bisa diperbaiki oleh presiden kembali,” katanya.

Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66/2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia yang di dalamnya juga mengatur lagi adanya jabatan Wakil Panglima TNI.

Diunduh dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara RI, setneg.go.id, Kamis, jabatan Wakil Panglima TNI disebutkan dalam beberapa pasal, seperti Pasal 13.

Pada Pasal 13 ayat (1) Perpres 66/2019, disebutkan bahwa unsur pimpinan Markas Besar TNI, yakni tertinggi Panglima TNI, kemudian Wakil Panglima TNI.

Disebutkan kembali pada Pasal 14 yang menjabarkan tentang tugas Panglima TNI, yakni pada ayat (3) bahwa Panglima dibantu oleh Wakil Panglima.

Secara lebih jelas, Pasal 15 menyebutkan bahwa Wakil Panglima merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Setelah itu, dijabarkan pula tugas-tugas Wakil Panglima TNI, yakni membantu pelaksanaan tugas harian Panglima.

Kemudian, memberikan saran kepada Panglima terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara, pengembangan postur TNI, pengembangan doktrin, strategi militer dan pembinaan kekuatan TNI serta penggunaan kekuatan TNI.

Wakil Panglima TNI juga berkewajiban melaksanakan tugas Panglima apabila Panglima berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap, serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Panglima.

Dalam lampiran disebutkan bahwa yang berhak menduduki posisi Wakil Panglima adalah perwira tinggi (pati) TNI yang berpangkat bintang empat.

Jabatan Wakil Panglima TNI terakhir kali muncul pada 20 tahun lalu, sebelum dihapus oleh Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melalui Keppres tertanggal 20 September 2000.

Orang yang terakhir menduduki jabatan Wakil Panglima TNI adalah Jenderal Fachrul Razi yang kini dipercaya Presiden Jokowi menjabat sebagai Menteri Agama.

Setelah itu, tidak ada lagi jabatan Wakil Panglima TNI meski sudah pernah diusulkan Jenderal Moeldoko saat menjabat Panglima TNI, sampai Presiden Jokowi akhirnya “menghidupkan” kembali dengan Perpres 66/2019. (shk)

POLITIK

Komisi III Usulkan RKUHP Masuk Prolegnas 2020

Published

on

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani.

Gerindranews.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan Komisi III DPR RI mengusulkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

“Jadi yang diusulkan Komisi III DPR masuk dalam Prolegnas 2020 adalah RKUHP dan RUU Pemasyarakatan. Lalu RUU MK dan RUU Jabatan Hakim di tahun berikutnya atau setelah selesai masukan dalam RUU prioritas,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Dia mengatakan terkait RKUHP, akan dirapatkan dahulu di internal Komisi III DPR, apakah dibahas dari awal atau melanjutkan pembahasan yang sudah ada.

Namun menurut dia, ada kesepakatan politik di Komisi III DPR periode lalu bahwa tidak akan membahas ulang apalagi menyangkut politik hukum tentang satu masalah.

“Ada kesepakatan politik akhir di periode lalu, dari 10 fraksi, 9 fraksi masih ada di sini, itu kita tidak akan membahas ulang, apalagi yang menyangkut politik hukum tentang satu masalah,” ujarnya.

Dia mengatakan, kemungkinan yang akan dilihat dan dibicarakan kembali adalah hal-hal terkait redaksional, frasa dan penjelasan, namun tidak akan dibahas mengenai politik hukum.

Arsul mencontohkan politik hukum seperti hukuman mati yang tidak akan dihapus total, tapi digeser dari pidana pokok menjadi pidana khusus yang harus dijatuhkan oleh sidang alternatif

“Soal pasal perzinaan tidak akan dibahas lagi politik hukumnya. Soal aborsi, secara prinsip dilarang, yang dibahas terkait penjelasannya,” tuturnya.

Arsul menjelaskan, terkait aborsi, penjelasannya kemungkinan diperluas seperti pengecualian dalam kasus perempuan yang diperkosa lalu hamil, kemudian menggugurkan kandungannya.

“Penjelasannya diperluas untuk memastikan, meskipun sudah pasti di UU kesehatan, yang dikhawatirkan oleh pihak yang bertanggung jawab bahwa perempuan yang diperkosa lalu hamil kemudian menggugurkan kandungannya, kemudian dipidana, itu tidak betul, itu termasuk di pengecualian,” ujarnya. (ibl)

Continue Reading

POLITIK

Revisi UU Pilkada, Denny Indrayana : Antisipasi Politik Uang

Published

on

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana.

Gerindranews.com, Jakarta – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menegaskan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah harus dilakukan dengan mengantisipasi potensi terjadinya politik uang.

“Tentu yang harus kita antisipasi, apa pun pilihannya, jangan sampai merusak demokrasi,” kata Denny Indrayana usai bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Menurut Denny, pilkada yang merusak demokrasi adalah yang marak dengan praktik politik uang sehingga yang perlu diatur adalah bagaimana proses pilkada bisa terbebas dari politik uang.

“Saya tegaskan dalam setiap kesempatan, (saat saya) berproses dalam (Pilgub) Kalimantan Selatan adalah bagaimana prosesnya bersih dari politik uang,” katanya.

Artinya, daya saing masing-masing pasangan calon benar-benar ditentukan faktor keterpilihan di tengah masyarakat sendiri, bukan karena dipengaruhi faktor lain, terutama uang.

Mengenai pilkada langsung atau tidak langsung, Denny menegaskan bahwa secara perundang-undangan memungkinkan untuk sistem pemilihan langsung maupun tidak langsung.

“Memang kalau kita bicara pilkada, itu langsung atau tidak langsung secara UUD memungkinkan. Bahasa UUD-nya ‘kan dipilih secara demokratis. Jadi, itu pilihan politik hukum pembuat UU,” ujarnya.

Meski demikian, Denny mengingatkan bahwa pada pilkada langsung maupun tidak langsung masih berpotensi terjadinya politik uang.

“Baik pilkada langsung atau enggak langsung itu potensi politik uang ada. Nah, bagaimanakah kita meminimalkan. Ke mana arahnya? Ya, kita serahkan kepada pembuat UU,” katanya. (zuh)

Continue Reading

POLITIK

Mahfud Sebut Reuni 212 Tak Perlu Pengamanan Khusus

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.

Gerindranews.com, Jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan tidak perlu pengamanan khusus terkait dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GPNF) Ulama menggelar Reuni 212 di Lapangan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, 2 Desember 2019.

“Enggak perlu (pengamanan khusus),” kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Menurut Mahfud, aparat kepolisian sudah memiliki protap dalam melakukan pengamanan aksi-aksi yang digelar oleh masyarakat.

“Artinya, sudah ada SOP-nya. ‘Kan aparat kita sudah bagus, kok,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Sebelumnya, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GPNF) Ulama Yusuf Muhammad Martak memastikan menggelar Reuni 212 pada tanggal 2 Desember di penghujung tahun ini.

“Jadi, reuni itu pasti akan diadakan setiap tahun karena sudah berjalan 2 periode 2017 dan 2018. Jadi, pada tahun 2019 reuni akan diadakan lagi,” kata Yusuf di Gedung Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Ia berharap jumlah peserta tidak akan jauh berbeda dengan partisipan pada tahun lalu. Soal jam penyelenggaraan, belum dapat dipastikan.

“Apakah dimulainya tengah malam menjelang pagi hingga selesai pagi hari atau dimulai pagi hari, itu menjadi pembahasan,” katanya.

Ia mengatakan bahwa penyelenggaraan reuni pada tahun ini akan terlepas dari unsur politik karena tidak bebarengan dengan perhelatan politik.

“Mudah-mudahan yang hadir dahulu punya waktu, keuangan, dan sebagainya dan tidak hanya karena ada momen-momen pilpres. Akan tetapi, itu tidak menjadi suatu target bagi kami mengenai jumlah. Semangat dan kebersamaan tetap harus kami jaga,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mengatakan bahwa Reuni 212 agar berlangsung dengan damai tanpa anarkis.

Aksi menyampaikan pendapat di ruang publik, kata dia, tidak dilarang di Indonesia karena bagian dari demokrasi dan hak asasi berekspresi.

Di negara demokrasi, lanjut dia, negara yang menjunjung tinggi hak asasi.

“Saya kira keinginan berkumpul, menyampaikan berpendapat, saya kira sah-sah saja sepanjangsesuai dengan koridor hukum,” ucapnya.

Ia melanjutkan, “Dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik, dan juga tentunya yang mengindahkan ketertiban untuk jangan sampai kegiatan itu justru menggangu hak orang lain”. (shk)

Continue Reading

Trending

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Management :
Karjodihardjo Media

Penanggung Jawab :
Budi Purnomo Karjodihardjo

Jaringan Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Alamat Redaksi :
Plaza Bukit Nirwana No. 1, Bogor Nirwana Residence (BNR) Jl. Dreded, Pahlawan - Bogor Selatan 16132

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Media ini merupakan anggota jaringan media siber Indonesia Raya Media Center (IRMC) yang dikelola secara profesional oleh sejumlah wartawan senior yang memiliki cita-cita besar untuk mendukung Indonesia Raya yang lebih baik, melalui jalur media dan komunikasi.
Media siber yang termasuk dalam jaringan media siber Indonesia Raya Media Center (IRMC), antara lain :
Indonesiaraya.co.id (dari Acehraya.com s/d Papuaraya.com)
Adilmakmur.co.id
Pandubangsa.com
Liputan2.com
Mediaemakemak.com
Gerindranews.com


Indonesia Raya Media Center (IRMC) siap bekerja sama dan bermitra dengan strategic partner yang ingin mengembangkan jaringan media siber Indonesia Raya Media Center (IRMC) baik sebagai investor atau sebagai partner. Hubungi : hellobudipurnomo@gmail.com

Semoga Indonesia Raya menjadi negeri yang adil dan makmur.