Connect with us

POLITIK

Anggota DPR Sebut Wakil Panglima TNI Tak Munculkan Dualisme

Published

on

Anggota Komisi I DPR RI, Willy Aditya.

Gerindranews.com, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Willy Aditya menyebutkan, dihidupkannya kembali jabatan Wakil Panglima TNI melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak akan memunculkan dualisme kepemimpinan di tubuh TNI.

“Saya kira tidak. Kan presiden tetap panglima tertinggi TNI. Peran wakil pun bisa diatur dalam Perpres yang dikeluarkan agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan. Saya kira bisa bagi tugas nanti,” kata Willy, di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Menurut dia, adanya jabatan Wakil Panglima TNI merupakan jalan keluar dari permasalahan banyak para perwira nonjob di tubuh TNI saat ini.

“Sepanjang tidak bertentangan dengan UU, saya kira tidak masalah. Saya kira Presiden sebagai panglima tertinggi punya pertimbangan dan kearifan yang sudah dipertimbangkan masak-masak dalam menyikapi situasi ini,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem ini.

Willy mengatakan, keberadaan Wakil Panglima TNI tidak bisa dilihat dari seberapa besar urgensinya.

“Ini kan seperti diskresi dari seorang pejabat politik. Ketika menghadapi situasi atau kondisi yang tidak biasa, dia mengambil keputusan yang dipandang perlu sebagai jalan keluar dari sebuah permasalahan,” tutur Willy.

Permasalahan dalam kasus ini, tambah dia, adalah banyaknya perwira yang nonjob.

“Banyaknya perwira nonjob ini kan sayang. Potensi sumber daya menjadi sia-sia. Saya kira di sinilah poin dari kebijakan yang diambil oleh Presiden. Toh ini payung hukumnya perpres. Artinya jika kondisinya sudah berubah, kebijakannya bisa diperbaiki oleh presiden kembali,” katanya.

Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66/2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia yang di dalamnya juga mengatur lagi adanya jabatan Wakil Panglima TNI.

Diunduh dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara RI, setneg.go.id, Kamis, jabatan Wakil Panglima TNI disebutkan dalam beberapa pasal, seperti Pasal 13.

Pada Pasal 13 ayat (1) Perpres 66/2019, disebutkan bahwa unsur pimpinan Markas Besar TNI, yakni tertinggi Panglima TNI, kemudian Wakil Panglima TNI.

Disebutkan kembali pada Pasal 14 yang menjabarkan tentang tugas Panglima TNI, yakni pada ayat (3) bahwa Panglima dibantu oleh Wakil Panglima.

Secara lebih jelas, Pasal 15 menyebutkan bahwa Wakil Panglima merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Setelah itu, dijabarkan pula tugas-tugas Wakil Panglima TNI, yakni membantu pelaksanaan tugas harian Panglima.

Kemudian, memberikan saran kepada Panglima terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara, pengembangan postur TNI, pengembangan doktrin, strategi militer dan pembinaan kekuatan TNI serta penggunaan kekuatan TNI.

Wakil Panglima TNI juga berkewajiban melaksanakan tugas Panglima apabila Panglima berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap, serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Panglima.

Dalam lampiran disebutkan bahwa yang berhak menduduki posisi Wakil Panglima adalah perwira tinggi (pati) TNI yang berpangkat bintang empat.

Jabatan Wakil Panglima TNI terakhir kali muncul pada 20 tahun lalu, sebelum dihapus oleh Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melalui Keppres tertanggal 20 September 2000.

Orang yang terakhir menduduki jabatan Wakil Panglima TNI adalah Jenderal Fachrul Razi yang kini dipercaya Presiden Jokowi menjabat sebagai Menteri Agama.

Setelah itu, tidak ada lagi jabatan Wakil Panglima TNI meski sudah pernah diusulkan Jenderal Moeldoko saat menjabat Panglima TNI, sampai Presiden Jokowi akhirnya “menghidupkan” kembali dengan Perpres 66/2019. (shk)

HUKUM

Terima Kunjungan KPK, MPR Pesan Perhatikan Kasus Jiwasraya dan Asabri

Published

on

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

Gerindranews.com, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan institusinya akan menyampaikan pesan kepada pimpinan KPK untuk memperhatikan kasus di PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau PT ASABRI.

Hal itu, menurut dia, akan disampaikan saat pimpinan MPR menerima kunjungan pimpinan KPK di Gedung MPR RI, Jakarta, Selasa (14/1/2019) siang.

“Kami akan mengingatkan KPK harus menaruh perhatian terhadap kasus yang berpotensi merugikan tidak saja keuangan negara, tetapi kepentingan masyarakat. Misalnya, soal Jiwasraya dan PT ASABRI,” kata Bamsoet.

Dalam kasus Jiwasraya, kata dia, meskipun sedang ditangani Kejaksaan Agung, tidak salah apabila KPK ikut memantau perkembangan proses hukum yang berjalan di Kejagung.

Bamsoet juga akan mendorong KPK menaruh perhatian pada Yayasan Dana Pensiun yang selama ini diduga oknum-oknumnya yang melakukan praktik yang sama seperti dalam kasus Jiwasraya dan ASABRI.

“Dalam hal penempatan dana-dana investasi yang mereka kelola tidak berdasarkan sifat kehati-hatian sebagaimana aturan UU yang berlaku,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa MPR akan menyampaikan pesan kepada pimpinan KPK yang baru untuk fokus pada permasalahan kasus korupsi yang menyangkut kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Selain itu, kata dia, yang terkait dengan tugas-tugas pokok yang diemban KPK dalam hal memberantas korupsi.

“Pasti juga nanti kami akan mengingatkan KPK harus memberikan perhatian terhadap kasus yang berpotensi merugikan tidak saja keuangan negara, tetapi kepentingan masyarakat,” katanya.

Bamsoet mengatakan bahwa kunjungan Pimpinan KPK ke MPR RI sudah diagendakan sebelum Tahun Baru 2020 dan intinya silaturahmi dengan pimpinan KPK yang baru. (ibl)

Continue Reading

POLITIK

FPKS Minta Pemerintah Cari Jalan Sistematis Persoalan di Natuna

Published

on

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta.

Gerindranews.com, Jakarta – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta meminta pemerintah mencari jalan keluar secara sistematis terkait persoalan di perairan Natuna Utara antara Indonesia dengan China.

“Kami mendorong agar DPR bersatu bersikap lebih lugas lagi untuk meminta pemerintah mencari jalan keluar secara sistematis,” kata Sukamta saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Dia menilai, DPR dan pemerintah Indonesia harus benar-benar mengupayakan agar China benar-benar menghormati wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.

Menurut dia, persoalan kedaulatan NKRI tidak bisa diabaikan dan tidak bisa dikompromikan dengan siapapun sehingga DPR dan pemerintah Indonesia harus mencari jalan keluar secara sistematis.

Dia berharap Pimpinan DPR RI mengkomunikasikan hal tersebut kepada Pemerintah Indonesia dan jangan hanya karena investasi China di dalam negeri lalu kita berkompromi dengan urusan kedaulatan.

“Pertemanan kita junjung tinggi namun kita tidak akan menghormati pihak yang melanggar kedaulatan,” ujarnya.

Selain itu Sukamta yang merupakan anggota Komisi I DPR RI tersebut menilai, banyak lembaga negara yang diberikan tugas mengatur keamanan laut namun semuanya belum terkoordinasi.

Dia menilai sangat baik kalau Indonesia punya UU tunggal yang mengatur keamanan laut, bukan seperti saat ini, banyak UU tetapi fungsinya tidak ada. (ibl)

Continue Reading

HUKUM

Persiapan Nelayan ke Natuna, Mahfud : Masih Dirapatkan

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

Gerindranews.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan persiapan nelayan nusantara melaut ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, masih dirapatkan.

“Masih rapat, itu teknis saya enggak ikut. Itu rapat teknisnya,” katanya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Mantan Ketua Mahkamah Kostitusi itu juga menyebutkan rencananya meninjau Natuna dalam 1-2 hari ke depan.

“Besok saya mau ke Natuna,” kata Mahfud.

Berdasarkan informasi dari Humas Kemenko Polhukam, kunjungan Mahfud MD ke Natuna dijadwalkan pada 15-16 Januari 2020.

Sebelumnya, Mahfud mengatakan belum ada nelayan nusantara dari luar Natuna yang masuk ke perairan tersebut karena perlu persiapan yang matang.

“Disiapkan dulu, pengamananya gimana, rumahnya di mana, aturannya, yang masih mungkin terkendala operasionalnya karena ada permen KKP, atau bagaimana, itu kan harus diselesaikan dulu,” katanya.

Setidaknya 470 nelayan dari Pantura dikabarkan sudah mendaftar untuk mencari ikan guna meramaikan perairan Natuna yang belakangan ini memanas akibat ulah kapal Coast Guard China melanggar zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Bahkan, nelayan-nelayan dari daerah lain se-Nusantara juga ikut, seperti dari Maluku, Makassar, hingga Papua.

Namun, belakangan muncul penolakan nelayan Natuna atas masuknya nelayan dari daerah lain dengan kapal dan peralatan lebih modern karena justru membuat nelayan lokal tersisih.

Ketua nelayan Desa Sepempang, Natuna, Hendri menyampaikan penolakan dikarenakan beberapa pertimbangan seperti, nelayan pantura menggunakan alat tangkap cantrang.

Kemudian, kata dia, nelayan pantura menggunakan kapal yang lebih besar dan peralatan tangkap modern.

“Kondisi ini juga akan menyebabkan nelayan lokal jauh tertinggal dan tersisih,” imbuhnya. (zuh)

Continue Reading

Trending

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Management :
Karjodihardjo Media

Penanggung Jawab :
Budi Purnomo Karjodihardjo

Jaringan Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Alamat Redaksi :
Plaza Bukit Nirwana No. 1, Bogor Nirwana Residence (BNR) Jl. Dreded, Pahlawan - Bogor Selatan 16132

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Media ini merupakan anggota jaringan media siber Indonesia Raya Media Center (IRMC) yang dikelola secara profesional oleh sejumlah wartawan senior yang memiliki cita-cita besar untuk mendukung Indonesia Raya yang lebih baik, melalui jalur media dan komunikasi.
Media siber yang termasuk dalam jaringan media siber Indonesia Raya Media Center (IRMC), antara lain :
Indonesiaraya.co.id (dari Acehraya.com s/d Papuaraya.com)
Adilmakmur.co.id
Pandubangsa.com
Liputan2.com
Mediaemakemak.com
Gerindranews.com


Indonesia Raya Media Center (IRMC) siap bekerja sama dan bermitra dengan strategic partner yang ingin mengembangkan jaringan media siber Indonesia Raya Media Center (IRMC) baik sebagai investor atau sebagai partner. Hubungi : hellobudipurnomo@gmail.com

Semoga Indonesia Raya menjadi negeri yang adil dan makmur.