Connect with us

SEKTOR RIIL

Jubir Presiden : Calon Pimpinan BUMN Diserahkan kepada Menteri

Published

on

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman.

Gerindranews.com, Jakarta – Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, nama-nama calon pimpinan sejumlah perusahaan BUMN merupakan tanggung jawab Menteri BUMN Erick Thohir.

“Terkait mengenai nama orang atau tugas, mengenai fungsi dan sebagainya semuanya diserahkan kepada Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN,” kata Fadjroel di halaman Istana Negara, Jakarta, Senin (18/11/2019), menjawab pertanyaan wartawan mengenai kabar Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masuk perusahaan BUMN.

Menurut Fadjroel, Presiden Joko Widodo sebagai bagian dari tim penilai akhir (TPA) menerima masukan dari sejumlah pihak.

Fadjroel mengatakan, menteri-menteri terkait dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan masukan atas calon-calon yang akan pimpin perusahaan BUMN kepada TPA.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, sudah ada tim ahli yang meneliti mengenai nama Ahok yang akan memimpin BUMN strategis.

Kementerian BUMN akan menetapkan posisi Basuki secepatnya, atau paling lambat awal Desember 2019. (bay)

POLITIK

Sandiaga Miris Petinggi Garuda Indonesia Salah Gunakan Kekuasaan

Published

on

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno.

Gerindranews.com, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno merasa risau mendengar kabar sejumlah petinggi direksi Garuda Indonesia menyalahgunakan kekuasaan.

“Sangat memprihatinkan ya, dan ini membuat miris hati kita bahwa penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum dilakukan oleh petinggi-petinggi yang mestinya jadi role model,” kata Sandi di Hotel Crowne Jakarta, Minggu (8/12/2019).

Kendati menyesali mengapa hal itu bisa sampai terjadi, Sandi tetap mengapresiasi langkah pencopotan direksi yang dilakukan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

Sandi melihat langkah itu tepat sebagai upaya supremasi hukum bagi siapa pun tanpa pandang bulu. Karena itu, menurut dia, patut dituntut untuk menjadi satu contoh. Karena kalau sebagai Kepala, Menteri BUMN tidak memberi contoh yang baik maka akan berdampak pada yang di bawahnya.

“Langkah pak Erick tepat dan mengirimkan pesan yang jelas. Bahwa siapapun itu yang melakukan, tidak ada yang above the law,” ujar Sandi.

Kendati tak cukup hanya melakukan pencopotan direksi yang bermasalah, Sandi memberi saran agar pembenahan dapat dilakukan sampai tingkat bawah juga melalui sistem sesuai dengan Undang-Undang BUMN dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

“Saya melihat BUMN ini tata kelola perusahaannya, good corporate governance-nya perlu terus diperbaiki ke depan karena mereka adalah milik negara dan milik rakyat, sehingga mereka harus bertanggung jawab juga kepada rakyat,” kata Sandi.

Mengenai Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Ashkara yang dicopot Erick Thohir, Sandiaga mengaku mengenal kiprahnya. Sandiaga mengatakan rekam jejak Ari Ashkara cemerlang dari mulai menjadi bankir hingga sekarang menjadi Direktur Utama Garuda Indonesia.

Namun, Sandi memahami apa yang dilakukan Erick karena bukan berarti Ari Ashkara memiliki rekam jejak yang jelas lantas menjadi imun terhadap perilakunya.

Oleh karena itu, Sandi meminta publik menilai kasus tersebut secara proporsional karena ada begitu banyak perilaku yang sama di sekitar kita, dan jika kita menjadikan itu sebagai refleksi, maka kejadian tersebut bisa dihindari agar tidak terulang kembali.

“Saya ucapkan dukungan saya kepada pak Erick dan melihat kasus ini, jangan betul-betul dihancurkan dia (Ari Ashkara, red.), dirundung (bully) habis-habisan, tapi dijadikan contoh agar kejadian tidak terulang lagi,” kata Sandi. (abd)

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Pemaskebar Minta Presiden Jokowi Bersikap Adil soal PI Blok Masela

Published

on

Hak partisipasi 10 persen Blok Masela secara terbuka dan transparan bersama Pemprov Maluku maupun kabupaten/kota terdampak.

Gerindranews.com, Ambon – Organisasi kemasyarakatan (ormas) Perkumpulan Masyarakat Kepulauan Babar (Pemaskebar) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bersikap adil tentang penetapan hak partisipasi (participating interest/PI) 10 persen dalam pengelolaan Ladang Gas Alam Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

“Presiden Jokowi harus adil memutuskan bahwa PI 10 persen Blok Masela adalah milik Provinsi Maluku, karena merupakan daerah penghasil,” kata Ketua Umum Pemaskebar, Bob Mose, di Ambon, Minggu (27/10/2019).

Pernyataan Bob Mose itu disampaikan menanggapi pernyataan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat, yang disiarkan sejumlah media bahwa daerahnya akan mendapat keuntungan sebanyak lima persen dari pengembangan gas bumi Blok Masela yang akan beroperasi pada tahun 2025.

Menurutnya, sebagai daerah penghasil, Maluku memiliki hak penuh untuk memperoleh hak partisipasi 10 persen dan hal itu telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No.37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Kendati negara memiliki hak untuk menguasai dan mengelolanya untuk kemakmuran rakyat seperti tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), namun menurut Bob, Presiden sebagai Kepala Negara harus lebih bijaksana dan hati-hati dalam mengambil keputusan sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Maluku mendapatkan hak partisipasi secara mutlak dalam pengelolaan Blok Masela, karena sumber daya alam tersebut maupun lokasi pengeboran gas alam tersebut berada di wilayah Maluku,” katanya

Selaku warga Kepulauan Babar–di dalamnya terdapat Pulau Masela yang menjadi sumber utama ladang gas tersebut–, kabupaten Maluku Barat Daya dan KKT harus mendapat perhatian dan prioritas utama dari pemerintah Pusat.

“Artinya sumber daya alam melimpah ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menyejahterakan masyarakat terutama di KKT sebagai lokasi pengelolaan, serta MBD sebagai wilayah terdampak utama dan merupakan pecahan dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” katanya.

Bob yang juga dosen Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon meminta Presiden untuk membicarakan hak partisipasi 10 persen Blok Masela secara terbuka dan transparan bersama Pemprov Maluku maupun kabupaten/kota terdampak, sehingga tidak menimbulkan reaksi negatif di kalangan masyarakat.

Apalagi tambahnya, Maluku sebagai salah satu dari delapan provinsi pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), saat ini berada pada peringkat ke-empat provinsi termiskin di Indonesia, sehingga sudah selayaknya mendapat perhatian serius dari pemerintah.

“Rasanya tidak adil jika sebagai salah satu pendiri negara ini, kehidupan masyarakatnya malah berada di bawah garis kemiskinan. Ini menjadi tanggung jawab negara untuk menyelesaikannya,” tandasnya.

Dia menandaskan, dengan memperoleh hak mutlak dalam hak partisipasi di Blok Masela, maka dana puluhan triliun yang akan diperoleh dapat bermanfaat untuk mengatasi masalah kemiskinan di Maluku.

“Selama ini Maluku sudah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan dan pendapatan negara, terutama dari sektor kelautan dan perikanan. Karena itu untuk Blok Masela Maluku harus mendapatkan keuntungan besar dan masyarakatnya harus sejahtera,” katanya.

Dia berharap pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’aruf Amin, tidak hanya memberikan pengakuan secara politis bahwa pemerintah memperhatikan kemajuan pembangunan di Maluku, tetapi harus diikuti dengan alokasi anggaran yang signifikan, sehingga pembangunan daerah dengan karakteristik kepulauan tersebut dapat segera ditingkatkan.

“Jadi sekali lagi kami minta bapak Presiden lebih arif dan bijaksana dalam menentukan hak partisipasi pada Ladang Gas Blok Masela sehingga tidak menimbulkan bias dan kekecewaan di masyarakat,” tandasnya. (boy)

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Basuki Kembali Jadi Urusi Infrastruktur

Published

on

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Gerindranews.com, Jakarta – Basuki Hadimuljono kembali ditunjuk sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melanjutkan tugas membangun infrastruktur.

“Saya diajak ngobrol Bapak Presiden pertama untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti visi beliau yang kedua, menghubungkan apa yang kita bangun antara pariwisata, kawasan industri seperti Brebes, Magetan, Ngawi, kemudian pembangunan infrastruktur di kawasan destinasi wisata, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang,” kata Basuki seusai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Selain diminta kembali menjadi Menteri PUPR, Basuki pun melaporkan soal perkembangan sayembara konsep ibu kota baru.
Basuki Hadimuljono akan lanjutkan pembangunan infrastruktur.

“Beliau juga bertanya progress sayembara ibu kota baru sekarang sedang aanwijzing di lapangan saya sampaikan ada 762 peserta dan beliau surprise ini banyak pesertanya, kami survei kecil-kecilan kenapa diminati ternyata bukan karena hadiahnya tapi karena keinginan atau gengsi masuk 10 besar saja sebagai para ahli menurut mereka sudah membanggakan mungkin beliau akan bicara di depan para peserta agar ide-ide beliau bisa masuk,” tutur Basuki menjelaskan.

Basuki pun sempat makan siang bersama dengan Presiden Jokowi diiringi dengan lantunan lagu Queen dan Metalica kesukaan Presiden.

Presiden Jokowi pada 16 Desember 2017 diketahui sempat menyebut Basuki sebagai bapak infrastruktur. Menurut Jokowi, tanpa bantuan Basuki, proyek-proyek infrastruktur akan sulit dijalankan.

“Tadi juga ditandatangani tiga hal yaitu tidak menjadi kasus pidana, tidak rangkap jabatan dan tidak berkewarnegaraan ganda,” tambah Basuki.

Ditugasi kembali sebagai Menteri PUPR, Basuki mengaku hal tersebut adalah perintah.

“Jabatan adalah perintah dari atasan kalau perintah pasti saya laksanakan. Saya mohon terima kasih kepada kerja sama dan kalau besok saya dilantik mohon doanya bisa istiqomah,” ujar anggota kelompok musik Elek yo Band tersebut.

Hingga saat ini sudah ada 11 orang yang dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan pada Selasa (22/11/2019) yaitu mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, mantan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, anggota Komisi VI DPR dari fraksi PDI Perjuangan Juliari Batubara, mantan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Plt Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa, mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi, kader PKB Ida Fauziah, mantan ketua HIPMI Bahlil Lahadalia serta politikus partai Golkar Zainuddin Amali.

Pada Senin (21/10/2019), Presiden Jokowi sudah memanggil 11 orang ke istana kepresidenan. Mereka adalah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, CEO dan pendiri Gojek Nadiem Makarim, Komisaris Utama NET Mediatama Televisi Wishnutama, pendiri Mahaka Group Erick Thohir, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Selanjutnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, mantan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo, Komisaris PT Adhi Karya Fajrul Rachman, dan staf khusus Mensesneg Nico Harjanto.

Presiden Joko Widodo akan mengumumkan susunan kabinet lengkapnya pada Rabu (23/10/2019) pagi dan dilanjutkan dengan pelantikan pada hari yang sama.

Presiden Jokowi dalam media sosial resminya, susunan kabinet pemerintahan periode mendatang sudah rampung. Mereka terserak di semua bidang pekerjaan dan profesi: akademisi, birokrasi, politisi, santri, TNI dan polisi.

Presiden mengatakan para menteri terpilih adalah sosok yang inovatif, produktif, pekerja keras, serta tidak terjebak rutinitas yang monoton.

Tugas mereka adalah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan tapi memastikan masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan. (dln)

Continue Reading

Trending

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Management :
Karjodihardjo Media

Penanggung Jawab :
Budi Purnomo Karjodihardjo

Jaringan Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Alamat Redaksi :
Plaza Bukit Nirwana No. 1, Bogor Nirwana Residence (BNR) Jl. Dreded, Pahlawan - Bogor Selatan 16132

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Media ini merupakan anggota jaringan media siber Indonesia Raya Media Center (IRMC) yang dikelola secara profesional oleh sejumlah wartawan senior yang memiliki cita-cita besar untuk mendukung Indonesia Raya yang lebih baik, melalui jalur media dan komunikasi.
Media siber yang termasuk dalam jaringan media siber Indonesia Raya Media Center (IRMC), antara lain :
Indonesiaraya.co.id (dari Acehraya.com s/d Papuaraya.com)
Adilmakmur.co.id
Pandubangsa.com
Liputan2.com
Mediaemakemak.com
Gerindranews.com


Indonesia Raya Media Center (IRMC) siap bekerja sama dan bermitra dengan strategic partner yang ingin mengembangkan jaringan media siber Indonesia Raya Media Center (IRMC) baik sebagai investor atau sebagai partner. Hubungi : hellobudipurnomo@gmail.com

Semoga Indonesia Raya menjadi negeri yang adil dan makmur.