Connect with us

HUKUM

Penyelidik KPK Datangi Kantor PDIP, Masinton Sebut Motif Politik

Published

on

Anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan, Masinton Pasaribu.

Gerindranews.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menyebutkan bahwa kedatangan penyelidik KPK ke Kantor DPP PDI Perjuangan pada Kamis (9/1/2019) lalu sebagai motif politik.

Hal itu, kata Masinton, di Jakarta, Minggu (12/1/2019), lantaran Tim penyelidik KPK yang mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan tidak mampu menunjukkan surat tugas dan legalitas formal yang diatur jelas sesuai hukum acara pidana dan perundang-undangan yang berlaku.

Maka, lanjut dia, kegiatan lapangan Tim Penyelidik KPK mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan adalah tindakan ilegal untuk mendiskreditkan PDI Perjuangan.

“Tim penyelidik KPK yang mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan saya simpulkan sebagai motif politik dan bukan untuk penegakan hukum,” tegas Masinton dalam keterangan tertulisnya.

PDI Perjuangan menghormati penangkapan yang dilakukan KPK terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tetapi, menjadi penting bahwa setiap penegakan hukum juga harus taat hukum.

“PDI Perjuangan menghormati dan mendukung proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK,” katanya.

Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, tambah Masinton, harus dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana dan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengklarifikasi terkait tim KPK yang dikabarkan gagal menggeledah Kantor DPP PDIP Jakarta, terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan (WSE).

“Soal pertanyaan KPK batal dan gagal menggeledah PDIP sebetulnya bahwa tim lidik KPK itu tak ada rencana untuk menggeledah karena itu kan pada tindakan penyidikan, nah sementara itu ini kan sementara masih dalam penyelidikan,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2019).

Saat mendatangi kantor DPP PDIP itu, ia mengungkapkan bahwa tim KPK juga sudah dibekali dengan surat tugas yang lengkap.

“Kemudian sebetulnya tim lidik teman-teman tadi itu hanya ingin mengamankan lokasi jadi kaya model ‘police line’ tetapi ‘KPK line’ dan sebetulnya mereka dibekali dengan surat tugas dalam penyelidikan, itu lengkap surat tugasnya,” ungkap Lili.

Selain itu, kata dia, tim KPK saat itu juga sudah berkomunikasi dengan pihak keamanan di Kantor DPP PDIP.

“Tetapi ‘security’ kemudian mencoba menghubungi atasan mereka dan terlalu lama karena kemudian teman-teman ini harus berbagi untuk mencari, menempatkan ‘KPK line’ di tempat objek-objek lain sehingga kemudian ini ditinggalkan,” kata dia.

Diketahui, KPK total telah mengumumkan empat tersangka terkait kasus suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

Sebagai penerima, yakni Wahyu dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Sedangkan sebagai pemberi, yakni kader PDIP Harun Masiku (HAR) dan Saeful (SAE) dari unsur swasta.

Diketahui, Wahyu meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu Harun sebagai anggota DPR RI pengganti antar waktu (PAW). (shk)

HUKUM

Menteri BUMN Erick Thohir Diminta Copot Dirut KAI, Begini Alasannya

Published

on

Direktut Utama PT Kereta Api Indonesia KAI (Persero), Edi Sukmoro. (Foto : Instagram @osingdeles)

Gerindranews.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir didesak untuk mencopot Edi Sukmoro dari jabatannya sebagai Direktut Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero). Edi dituding telah melakukan pelecehan dan kejahatan terhadap undang-undang, serta pelecehan terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo terkait investasi.

“Kami mohon kepada bapak Menteri BUMN untuk segera memberhentikan Edi Sukmoro dari jabatannya selaku Direktur Utama PT KAI,” tegas advokat Kapitra Ampera selaku kuasa hukum PT Priamanaya Transportasi dan PT Dizamatra Powerindo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Ia juga menuding orang nomor satu di KAI itu telah melakukan perbuatan sewenang-wenang menghambat investasi yang akan dilakukan oleh kliennya di proyek pembangunan rel keret api interkoneksi di Provinsi Sumatera Selatan.

Kapitra juga menudung Dirut KAI ini melanggar surat persetujuan dari Menteri BUMN Nomor S-18/MBU/01/2020 tanggal 8 Januari 2020 yang pada intinya menyetujui kerjasama pembangunan prasarana pendukung angkutan batubara dan kerjasama sewa lahan bagi pembangunan container yard.

Ia mengklaim kedua kliennya sudah mengantongi seluruh izin prinsip dan penerapan trase perkeretapiaan khusus pada tahun 2014 dan 2015. Bahkan, untuk menjalankan proyek ini, pihak Priamanaya sudah menyiapkan investasi sebesar USD400 juta. Dari nilai investasi tersebut, perusahaan yang bergerak disektor tranportasi ini bisa mengangkut batubara sebesar 10 ribu ton per tahun untuk kebutuhan PLN.

Namun sayang, hingga saat ini KAI melalui Dirutnya Edi Sukmoro belum juga memberilkan persetujuan dan izin operasional bagi perusahaan milik pengusaha Djan Faridz tanpa disertai alasan. Akibatnya, Kapitra memperkirakan negara kehilangan potensi pendapatan negara bukan pajak (PNPB) berupa royalti sebesar Rp362 miliar per tahun.

“Negara juga berpotensi kehilangan pendapatan dari pajak (PPN dan PPh) sekitar Rp374 miliar per tahun dari penjualan batu bara,” beber Kapitra.

Terkait potensial lost dari Dizamatra, negara kehilangan pendapatan sekitar Rp195 miliar di tahun pertama dan sebesar Rp390 milair mulai tahun ke-3 sampai ke tahun 20. “Perbuatan Dirut KAI ini telah melanggar ketentuan perundangan-undangan dan menyebabkan kerugian negara akibat hilangnya potensi pendapatan yang seharusnya didapatkan,” pungkas Kapitra.

Sementara ketika hal ini dikonfirmasi, Vice President Public Relations KAI, Yuskal Setiawan belum bisa memberikan komentar apapun terkait tudingan tersebut. Melalui pesan aplikasi, Yuskal mengatakan, akan mengecek terlebih dulu proyek yang dimaksud.

“Kami cek dulu ya, karena ini 5 tahun yang lalu, setahu saya setiap pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya kepada wartapenanews.com. (war)

Continue Reading

HUKUM

Terima Kunjungan KPK, MPR Pesan Perhatikan Kasus Jiwasraya dan Asabri

Published

on

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

Gerindranews.com, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan institusinya akan menyampaikan pesan kepada pimpinan KPK untuk memperhatikan kasus di PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau PT ASABRI.

Hal itu, menurut dia, akan disampaikan saat pimpinan MPR menerima kunjungan pimpinan KPK di Gedung MPR RI, Jakarta, Selasa (14/1/2019) siang.

“Kami akan mengingatkan KPK harus menaruh perhatian terhadap kasus yang berpotensi merugikan tidak saja keuangan negara, tetapi kepentingan masyarakat. Misalnya, soal Jiwasraya dan PT ASABRI,” kata Bamsoet.

Dalam kasus Jiwasraya, kata dia, meskipun sedang ditangani Kejaksaan Agung, tidak salah apabila KPK ikut memantau perkembangan proses hukum yang berjalan di Kejagung.

Bamsoet juga akan mendorong KPK menaruh perhatian pada Yayasan Dana Pensiun yang selama ini diduga oknum-oknumnya yang melakukan praktik yang sama seperti dalam kasus Jiwasraya dan ASABRI.

“Dalam hal penempatan dana-dana investasi yang mereka kelola tidak berdasarkan sifat kehati-hatian sebagaimana aturan UU yang berlaku,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa MPR akan menyampaikan pesan kepada pimpinan KPK yang baru untuk fokus pada permasalahan kasus korupsi yang menyangkut kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Selain itu, kata dia, yang terkait dengan tugas-tugas pokok yang diemban KPK dalam hal memberantas korupsi.

“Pasti juga nanti kami akan mengingatkan KPK harus memberikan perhatian terhadap kasus yang berpotensi merugikan tidak saja keuangan negara, tetapi kepentingan masyarakat,” katanya.

Bamsoet mengatakan bahwa kunjungan Pimpinan KPK ke MPR RI sudah diagendakan sebelum Tahun Baru 2020 dan intinya silaturahmi dengan pimpinan KPK yang baru. (ibl)

Continue Reading

HUKUM

Persiapan Nelayan ke Natuna, Mahfud : Masih Dirapatkan

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

Gerindranews.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan persiapan nelayan nusantara melaut ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, masih dirapatkan.

“Masih rapat, itu teknis saya enggak ikut. Itu rapat teknisnya,” katanya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Mantan Ketua Mahkamah Kostitusi itu juga menyebutkan rencananya meninjau Natuna dalam 1-2 hari ke depan.

“Besok saya mau ke Natuna,” kata Mahfud.

Berdasarkan informasi dari Humas Kemenko Polhukam, kunjungan Mahfud MD ke Natuna dijadwalkan pada 15-16 Januari 2020.

Sebelumnya, Mahfud mengatakan belum ada nelayan nusantara dari luar Natuna yang masuk ke perairan tersebut karena perlu persiapan yang matang.

“Disiapkan dulu, pengamananya gimana, rumahnya di mana, aturannya, yang masih mungkin terkendala operasionalnya karena ada permen KKP, atau bagaimana, itu kan harus diselesaikan dulu,” katanya.

Setidaknya 470 nelayan dari Pantura dikabarkan sudah mendaftar untuk mencari ikan guna meramaikan perairan Natuna yang belakangan ini memanas akibat ulah kapal Coast Guard China melanggar zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Bahkan, nelayan-nelayan dari daerah lain se-Nusantara juga ikut, seperti dari Maluku, Makassar, hingga Papua.

Namun, belakangan muncul penolakan nelayan Natuna atas masuknya nelayan dari daerah lain dengan kapal dan peralatan lebih modern karena justru membuat nelayan lokal tersisih.

Ketua nelayan Desa Sepempang, Natuna, Hendri menyampaikan penolakan dikarenakan beberapa pertimbangan seperti, nelayan pantura menggunakan alat tangkap cantrang.

Kemudian, kata dia, nelayan pantura menggunakan kapal yang lebih besar dan peralatan tangkap modern.

“Kondisi ini juga akan menyebabkan nelayan lokal jauh tertinggal dan tersisih,” imbuhnya. (zuh)

Continue Reading

Trending

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Management :
Karjodihardjo Media

Penanggung Jawab :
Budi Purnomo Karjodihardjo

Jaringan Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Alamat Redaksi :
Plaza Bukit Nirwana No. 1, Bogor Nirwana Residence (BNR) Jl. Dreded, Pahlawan - Bogor Selatan 16132

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Media ini merupakan anggota jaringan media siber Indonesia Raya Media Center (IRMC) yang dikelola secara profesional oleh sejumlah wartawan senior yang memiliki cita-cita besar untuk mendukung Indonesia Raya yang lebih baik, melalui jalur media dan komunikasi.
Media siber yang termasuk dalam jaringan media siber Indonesia Raya Media Center (IRMC), antara lain :
Indonesiaraya.co.id (dari Acehraya.com s/d Papuaraya.com)
Adilmakmur.co.id
Pandubangsa.com
Liputan2.com
Mediaemakemak.com
Gerindranews.com


Indonesia Raya Media Center (IRMC) siap bekerja sama dan bermitra dengan strategic partner yang ingin mengembangkan jaringan media siber Indonesia Raya Media Center (IRMC) baik sebagai investor atau sebagai partner. Hubungi : hellobudipurnomo@gmail.com

Semoga Indonesia Raya menjadi negeri yang adil dan makmur.